Jalur Sepeda Terwujud Tahun Ini

Monday, 31 January 2011

JAKARTA(SINDO) – Harapan pengguna sepeda di Ibu Kota untuk memiliki jalur khusus bakal segera terealisasi.Tahap awal akan dibangun di kawasan Jakarta Selatan dengan rute pendek sepanjang 1,5 kilometer.

Namun, jalur panjang di tingkat provinsi belum bisa direalisasikan. Wali Kota Jakarta Selatan Syahrul Effendi mengatakan, tahap awal pembangunan jalur khusus akan dilakukan dengan sistem kluster yakni terhubung di setiap permukiman hingga pusat perbelanjaan. “Contohnya yang kajiannya sudah selesai adalah untuk Taman Ayodya hingga Blok M,” kata Syahrul kemarin.

Jalur tersebut akan melewati permukiman sehingga keberadaannya diharapkan mampu merangsang masyarakat untuk bersepeda. Pembangunannya akan dilaksanakan pada pertengahan tahun ini. Jalur sepanjang 1,5 kilometer tersebut akan dibangun mulai dari Taman Ayodya yang melintasi jalan- jalan permukiman hingga berakhir di Blok M. Dia optimistis tahun ini jalur pendek sepeda sudah dapat terealisasi.

Untuk merealisasikan jalur tersebut,pihaknya sudah melakukan survei di sepanjang Jalan Taman Ayodya - Blok M. Setelah dilakukan survei, Suku Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta Selatan memutuskan kawasan tersebut layak dibangun jalur khusus sepeda (jalur pendek). “Kita sudah lakukan survei dan Sudin (Suku Dinas) Perhubungan juga sudah menyatakan layak,” ucapnya. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengakui bahwa pengguna sepeda mengalami peningkatan.

Namun, jumlahnya belum signifikan sehingga pembuatan jalur sepeda tingkat provinsi belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. “Penduduk Jakarta saat ini sekitar 9,5 juta, sedangkan pengguna sepeda diperkirakan hanya 100.000 orang sehingga belum mencapai 10%,”ungkapnya seusai melantik Dewan Pimpinan Daerah Jakarta Komite Sepeda Indonesia (KSI) di halaman Kantor Wali Kota Jakarta Selatan kemarin.

Menurutnya, untuk membangun jalur sepeda tidak dapat dilakukan tanpa perhitungan yang matang.Namun,dia pembangunan jalur pendek sepeda dengan fasilitas yang lebih sederhana.Hal tersebut dilakukan untuk dapat meningkatkan lagi jumlah pengguna sepeda. “Silakan buat jalur pendek sepeda. Karena itu memungkinkan dalam batasan planingyang ada,”ujarnya. Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menyatakan, pembangunan jalur sepeda dan pejalan kaki sudah masuk dalam draf RTRW 2030.

Jika hal itu terealisasi, jalan-jalan protokol di Jakarta akan disesuaikan dengan para pejalan kaki dan jalur sepeda.Hanya saja, penerapan mengenai hal ini masih bergantung anggaran pemerintah. Yang menjalankan aturan tersebut adalah Pemprov DKI dan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan. Menurutnya,dengan keberadaan peraturan mengenai jalur khusus pejalan kaki dan pengendara sepeda, Kota Jakarta akan semakin tertata.

Saat ini hampir tidak ada ruang bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda.Trotoar yang seharusnya milik pejalan kaki beralih fungsi menjadi tempat berjualan dan pangkalan ojek.Untuk itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta aparat hukum bersikap tegas.“Kalau ada pedagang yang berjualan atau para pengendara yang naik ke trotoar. Hal itu tugas aparat penegak hukum,” ujarnya.

Dalam Pasal 24 Raperda RTRW DKI 2030 dijelaskan, jalur pedestrian dan jalur sepeda dikembangkan pada pusat-pusat kegiatan primer dan sekunder serta kawasan transit oriented development(TOD). Jalur pedestrian dan jalur sepeda diintegrasikan dengan jaringan angkutan umum berikut fasilitas pendukungnya yang memadai dengan memperhitungkan penggunaannya bagi penyandang cacat.

Selain itu,penetapan jalur prioritas pedestrian dan jalur sepeda dan aturan lain yang lebih rinci diatur oleh peraturan gubernur (pergub) dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundangundangan. Ada tiga konsep yang diajukan untuk jalur sepeda. Pertama, bike path yakni pemisahan jalur sepeda dari kendaraan bermotor. Kedua, bike line yaitu jalur sepeda disatukan dengan kendaraan bermotor.

Ketiga, bike road atau jalur sepeda yang dibatasi dan dilengkapi marka. Tiga konsep ini sama-sama memberikan peluang dibangunnya jalur khusus sepeda. Dengan pemisahan jalur antara sepeda dan motor dalam konsep bike path, keberadaan para pengguna sepeda menjadi lebih aman karena keberadaan mereka tidak disatukan dengan pengendara motor atau mobil. Sayangnya, implementasinya sangatlah tidak mudah.

Dengan keterbatasan lahan yang ada di sisi jalan, sangat tidak dimungkinkan lagi dilakukan pelebaran jalan khusus bagi sepeda. Adapun konsep bike line, penerapannya dimungkinkan asalkan dilakukan di ruas jalan yang tidak memiliki volume kendaraan yang tinggi. Demikian juga dengan konsep bike road. (helmi syarif/tedy achmad)

Sehari 21 Pengendara Terlibat Kecelakaan

Senin, 31 Januari 2011
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Ratusan pengendara sepeda motor terjebak kemacetan di Jalan Daan Mogot, antara Kalideres dan Cengkareng, Jakarta Barat, akhir tahun lalu. Sepeda motor menjadi moda transportasi utama bagi sebagian besar penduduk Jakarta untuk kegiatan sehari-hari.

Jakarta, Kompas - Di wilayah Jabodetabek, dalam sehari terjadi rata-rata 21 kali kecelakaan yang melibatkan pengendara sepeda motor. Kondisi itu diduga antara lain karena penggunaan sepeda motor naik pesat, tetapi tidak diikuti dengan disiplin berlalu lintas yang baik. Alhasil, lalu lintas kian semrawut dan angka kecelakaan pun meninggi.

Catatan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, jumlah sepeda motor sejak tahun 2006 sampai 2010 terus naik. Kenaikan setiap tahun rata-rata 600-800 unit. Kenaikan jumlah sepeda motor tertinggi terjadi dari tahun 2009 ke tahun 2010 mencapai 1,5 juta unit, dari 7,5 juta unit (2009) menjadi 9 juta unit. Total kendaraan bermotor tahun 2010 sebanyak 11,7 juta unit.

Pilihan warga dari menggunakan moda transportasi umum (bus, kopaja, metromini, angkutan kota, kereta api) ke sepeda motor, menurut Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Royke Lumowa, karena kondisi angkutan umum di Jakarta dan sekitarnya buruk.

Sinyalemen itu juga terbukti dari hasil survei Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration Project (JUTPI) tahun 2010 yang menyatakan penumpang bus angkutan umum pada kurun waktu delapan tahun (2002-2010) turun 25,4 persen, dari 38,3 persen menjadi 12,9 persen, sementara pengendara sepeda motor naik 27,5 persen.

”Kalau mau mengubah situasi, sediakan angkutan umum yang aman, layak, dan murah,” ujar Royke, Kamis (27/1).

Soal kondisi angkutan umum di Jakarta, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan, Minggu (30/1), mengatakan, mayoritas angkutan umum reguler di Jakarta perlu diremajakan dan trayeknya ditata ulang. Sebagian besar kendaraan berusia di atas 10 tahun dan berkondisi buruk. Di sisi lain, trayek angkutan umum yang ada tidak memenuhi kebutuhan perjalanan warga Jakarta. Trayek disusun sejak 20 tahun lalu sehingga tidak cocok lagi dengan arah perjalanan warga.

”Banyak penumpang angkutan umum reguler pindah ke sepeda motor karena lebih mudah dan lebih cepat sampai tujuan. Mereka juga mengeluarkan biaya lebih murah dibanding naik angkutan umum,” katanya.

Menurut Tigor, beberapa pengusaha angkutan umum reguler mengeluhkan penurunan jumlah penumpang. Bahkan, ada pengusaha yang tidak mengoperasikan setengah armadanya karena tidak ada penumpang.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin mengatakan, perpindahan penumpang angkutan umum ke sepeda motor adalah bencana lalu lintas. Pertambahan jumlah sepeda motor berdampak langsung kepada meningkatnya kemacetan jalanan Jakarta.

Risiko kecelakaan juga meningkat karena cara warga berkendara tidak tertib, cenderung ugal-ugalan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta segera mengatasi masalah perpindahan penumpang angkutan umum ke sepeda motor atau kemacetan total Jakarta bakal terjadi semakin cepat.

Kemudahan memiliki sepeda motor dengan cara kredit menjadi salah satu faktor pemicu penambahan jenis kendaraan itu. Di banyak tempat ada tawaran memiliki sepeda motor secara mengangsur dan membayar uang muka Rp 500.000.

Perihal buruknya disiplin pengguna jalan, terutama sepeda motor, memunculkan banyak keluhan dari sesama pengguna jalan lain, misalnya pengemudi mobil pribadi dan pejalan kaki.

”Pengendara motor sering tidak memikirkan kepentingan pejalan kaki. Trotoar pun diserobot. Tuh, hampir saya diserempet motor itu,” kata Ani geram.

Karyawati perusahaan swasta itu berjalan di trotoar dekat Bank Panin, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Kamis (27/1), kala dari arah belakang ada pengendara motor melaju kencang dan hampir menyerempetnya.

Polisi yang menangani lalu lintas pun berpendapat sama, disiplin pengemudi sepeda motor rendah. Perilaku tidak terpuji yang bisa membahayakan pengguna jalan lain, seperti menerobos lampu lalu lintas, berjalan zig-zag, mengebut, sampai menyerobot jalur satu arah.

Kepala Unit (Kanit) Kecelakaan Satuan Lalu Lintas Polresta Bekasi Kota Ajun Komisaris Heri Purwanto mengatakan, manusia adalah faktor penting penyebab kecelakaan. Mendahului dari kiri, mengebut, dan tidak mengabaikan tanda lalu lintas merupakan contoh perilaku yang rawan menyebabkan kecelakaan. Selain itu, kecelakaan juga dipengaruhi kondisi jalan.

”Pengendara yang kurang berhati-hati dan kurang disiplin dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan,” kata Heri. Hal senada dikatakan Ajun Komisaris Purwanto, Kanit Kecelakaan Satuan Lalu Lintas Polresta Bekasi Kabupaten, Sabtu (29/1). Di dua wilayah itu setiap hari terjadi dua kecelakaan lalu lintas yang umumnya melibatkan sepeda motor.

Di Kota Bogor, dari 102 kecelakaan lalu lintas pada 2010, 80 persen di antaranya melibatkan motor. Kanit Lalu Lintas Polres Bogor Kota Ajun Komisaris Syarief Zaenal Abidin menjelaskan, ada tiga penyebab.

Pertama, pengendara melambung ke kanan untuk mendahului mobil di depannya tanpa perhitungan, lalu pengendara itu bertabrakan dengan kendaraan dari arah berlawanan. Kedua, bermotor di tengah dua arus berlawanan kemudian pengendara motor tersenggol hingga jatuh, bahkan sampai ada yang terlindas mobil.

”Ketiga, pengedara motor menabrak pejalan kaki,” katanya.

Dia melaporkan, setiap bulan jumlah sepeda motor di wilayahnya naik rata-rata 275 unit.

Di Depok, Kanit Kecelakaan Lalu Lintas Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Metro Depok Ajun Komisaris Supriyono mengatakan, 80 persen peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayahnya menimpa pengguna sepeda motor. Kecelakaan terjadi karena pengendara sering tidak sabar saat di jalan.

Mereka memanfaatkan kelebihan pergerakan sepeda motor yang lebih mudah menyelip dalam kemacetan jalan raya. Mereka juga menerobos kemacetan di tempat larangan mendahului kendaraan lain dan nekat menerobos jalan di antara mobil dan melintasi jalur pejalan kaki.

Kecelakaan paling banyak terjadi di Jalan Raya Bogor, Jalan Raya Parung - Ciputat, Jalan Raya Mochtar Sawangan, dan Jalan Raya Margonda. Wilayah itu kondisi jalannya lurus sehingga beragam kendaraan meramaikan jalan itu.

Banyaknya tudingan yang menyebut pengendara sepeda motor berperilaku barbar disambut senyum sinis Jarot (30), warga Cibubur, yang bekerja sebagai manajer satu perusahaan susu bayi.

”Semuanya barbar kok. Lihat saja, mobil dan bus umum juga menyerobot jalur kami. Kalau kami bertahan di belakang mereka, kapan sampainya? Tujuan naik motor memang biar bisa menyelip-nyelip,” tuturnya.

Fakta sebagian besar pemakai sepeda motor tidak berdisiplin lalu lintas ada di mana-mana. Misalnya di perempatan Karet Bivak, Jakarta Pusat. Setiap pagi, meski polisi lalu lintas berjaga, pengendara sepeda motor tidak canggung merangsek hingga nyaris ke tengah perempatan. Tanpa menunggu lampu hijau, setiap kali ada kesempatan, serombongan pengendara nekat menyeberang ke arah terowongan Dukuh Atas atau ke arah Jalan Jenderal Sudirman.

Belum lagi cara-cara instan menaklukkan kemacetan dengan memotong lewat jalur pejalan kaki, menerobos halaman kantor atau rumah orang, hingga mengokupasi sebagian jalur di ruas berlawanan karena jalur reguler sesak antrean kendaraan. Keadaan itu terjadi setiap pagi dan sore di Jalan Ciledug, Jakarta Selatan , dan Joglo Raya, Jakarta Barat.

Mudah menemukan pengendara sepeda motor membahayakan pengguna jalan lain. Mereka nyaris, bahkan benar-benar menabrak pejalan kaki, menyenggol, menggores badan kendaraan lain atau orang yang turun dari angkutan umum adalah hal biasa setiap hari.

”Kopaja di depan saya tiba-tiba mengerem di tengah jalan, penumpangnya, seorang ibu, turun begitu saja. Sudah mengerem habis, tetap saja saya menabrak ibu itu. Mau menghindar dengan membanting ke kanan atau kiri, ada kendaraan lain. Untungnya ibu itu cuma lecet-lecet sedikit,” ucap Jarot.

Budhie Soenarso (51), Wakil Ketua Pulsarian (berasal dari kata Pulsar, merek sepeda motor buatan India) Ranger Area Depok, menepis anggapan semua pengguna sepeda motor ugal- ugalan dan tidak taat aturan lalu lintas. Perkumpulan pengguna sepeda motor seperti itu memiliki sejumlah kegiatan positif.

Salah satu syarat menjadi anggota, wajib mengenal keselamatan berkendara. Calon anggota wajib mengikuti kursus singkat perihal aman berkendara sampai meraih sertifikat dari kepolisian. ”Jika tidak, dia tak dapat menjadi anggota,” katanya.

Anggota wajib memakai pelindung selama berkendara, seperti pelindung lutut, helm, jaket, dan sepatu. Mereka berbagi tips menembus kemacetan di ibu kota. Informasi itu dibagi antarsesama anggota jejaring sosial via internet.

(NDY/NEL/FRO/ART/ECA/COK/RTS/TRI)

Kabar Kecelakaan yang Tak Lagi Mengejutkan

Oleh : Hari Murti, S.Sos

Ada rumus dalam jurnalistik. Kalau anjing menggigit orang, itu biasa. Tetapi kalau sebaliknya, itu baru luar biasa dan layak berita.
Meminjam rumus itu, besarnya angka kecelakaan pada arus mudik dan arus balik setiap tahunnya seolah bukan berita luar biasa karena berita itu sudah tak mengejutkan lagi. Dari kacamata jurnalistik, justru ketidakterkejutan itulah yang jadi berita luar biasa mengejutkan. Sebab, bagaimana kita bisa tidak terkejut dengan hilangnya nyawa, cacat, atau sakit akibat kecelakaan tahunan itu. "Shock aku nengok kawan itu," kata seorang wartawan. "Kenapa?" tanya temannya. "Nyantai aja dia mendengar tetangganya masuk TV karena tewas kecelakaan mudik," jawabnya.
Tinggal tanggung jawab moral media massa saja sehingga masih mau memberitakan hal yang biasa-biasa saja dalam konteks nilai sebuah berita dalam pandangan audience. Hal ini dikarenakan media massa tetap mengedepankan ideologinya dalam melaksanakan peranannya. Bahwa media massa masih tetap memberi nilai pada sesuatu yang memang seharusnya sangat diperhatikan dan dicarikan solusinya, yaitu kecelakaan saat mudik dan balik. Tetapi, tetap saja nuansa keterkejutan tak terlihat, baik oleh media massa maupun masyarakat. Yang nampak hanyalah sekadar keprihatinan. Prihatin mengapa hal itu terus terjadi, prihatin terhadap pemerintah yang nampaknya tak dapat berbuat lebih dibanding tahun-tahun lalu, atau prihatin atas prilaku mengendara pemudik yang kurang turut aturan-aturan yang ada.
Prediksi
Kecelakaan dalam mudik dan balik seolah telah menjadi bagian yang melekat dalam tradisi tahunan tersebut, sebuah tradisi yang kerap membawa cerita tragis. Kabar soal sekian orang tewas, sekian luka, sekian cacat, dan seterusnya sudah dipastikan sangat besar jumlahnya, hanya tinggal menunggu laporan dari media massa saja. Yang tidak terprediksikan jumlah tepat korban, tetapi angka yang mendekati bersifat predictable. Bukan karena kemampuan analisis, tetapi karena sudah sangat berpengalaman selama bertahun-tahun.
Kalau prediksi tepat karena berlandaskan pengalaman, berarti fenomena itu terjadi secara kontinu dan ritme sifatnya. Ini juga sebenarnya berita luar biasa. Sebab, ini agak ironis dengan pribahasa bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Bagaimana kita bersikap hipokrit setiap tahunnya atas pribahasa itu dengan hanya mengatakannya saja, tanpa mengantisipasinya. Juga,mengapa bisa guru terbaik harus lahir dari matinya sekian nyawa manusia, bukan lahir dari kemampuan analisis. Sebab, dalam hal kecelakaan, pengalaman kecelakaan jelas adalah cara terburuk untuk mendapat guru terbaik itu. Disebut sebagai guru terbaik jika ia mampu merobah keadaan, bukan sekedar memberi informasi apa yang akan terjadi.
Nyatanya, prediksi yang berdasarkan pada pengalaman kecelakaan tahunan ini juga berita yang biasa-biasa saja. Padahal, seharusnya kita terkejut dan bertanya, kemana perginya kemampuan analisis atau antisipasi kita akan datangnya masalah tahunan itu di tengah begitu banyaknya perangkat-perangkat yang kita miliki itu. Pengalaman atas kecelakaan jelas perlu untuk mempertajam kemampuan analisis dan antisipasi. Tetapi, pengalaman itu nyatanya hanya tersimpan di memori, bukan lantas dimanifestasikan. Yang terjadi hanyalah penumpukan pengalaman, tidak lebih dari itu. Pun penumpukan pengalaman tanpa ada antisipasi itu tak jadi berita besar pula.
Terapkan Kejutan
Lihatlah berita-berita tentang kecelakaan arus mudik dan balik, baik berita televisi dan surat kabar. Gaya penyampaiannya bersifat menyentuh hati, empati, dan datar. Tidak ada lagi ekpresi keterkejutan, misalnya menggunakan kata-kata yang lebih menyengat, seperti luar biasa, tak terduga, dan terlalu. Ada juga yang merangkum daftar jumlah korban dalam bentuk tabel atau grafik saja, tak ubahnya itu hanya untuk keperluan data statistik. Jika pun beritanya keras, itu lebih dalam bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah. Lebih mirip sebagai aktivitas debat kusir tahunan saja.
Namun, saya bukan bermaksud mengatakan media massa bersalah, tidak sama sekali. Hanya untuk mengungkapkan betapa mengejutkannya ketidakterkejutan itu sendiri. Dan, sebenarnya media massa hanyalah salahsatu media komunikasi yang menyampaikan informasi tentang kecelakaan arus mudik dan arus balik itu, yang berarti keterkejutan saya adalah pada semua media komunikasi yang tidak menunjukkan keterkejutannya. Lebih dari itu, saya melihat bahwa akibat dari ketidakterkejutan ini, terjadi pergeseran konteks yang cukup jauh. Seharusnya konteksnya adalah mendapatkan solusi-solusi berdasarkan kemampuan analisis dan antisipasi, bergeser kepada kecelakaan mudik sebagai bagian dari tradisi mudik itu sendiri. Ini tragis.
Kita sama sekali tidak ingin melihat terjadinya pergeseran konteks, seolah kecelakaan sebagai bagian dari tradisi mudik lebaran. Maka dari itu, kalaupun berita kecelakaan mudik dengan jumlah korbannya itu terasa biasa saja, lakukanlah pengondisian keterkejutan itu. Buatlah seolah-olah ada yang membuat kita terkejut meskipun tanpa harus me-mark up atau mereduksi fakta. Karena pada dasarnya pun, ada aspek dan dimensi-dimensi yang cukup mengejutkan dari setiap peristiwa, apalagi peristiwa kecelakaan.
Terus terang saja, teknik komunikasi (berita) dengan suasana yang datar-datar saja akan memenuhi prinsip ekonomi untuk sesuatu yang sebenarnya sangat tak ternilai harganya, nyawa manusia. Kalau sesuatu itu sudah umum dan tak membelalakkan mata, harganya pun jadi murah. Lihat saja, hampir tak ada surat kabar yang menjadikan jumlah korban sebagai head line, hanya menempatkan berita korban di halaman pertama. Suasananya akan sangat berbeda jika 50 persen saja surat kabar memosisikan peristiwa kecelakaan mudik sebagai head line. Pemberitaanya pun bersifat periodik singkat, selama masih ada suasana lebaran saja.
Tetapi seperti yang saya katakan di atas, bahwa untung saja media massa masih punya tanggung jawab moral untuk memberitakan kecelakaan arus mudik dan balik itu. Andai media terlalu teoretis bahwa yang luar biasalah yang layak berita, mungkin kecelakaan arus mudik benar-benar jadi bagian dari tradisi. Jika sudah begini, jangan ceritalah soal bantuan ini dan itu atas korban kecelakaan mudik. Mungkin mereka malah disalahkan, mengapa nekat mudik naik sepeda motor.
Meskipun saya melihat media massa sudah cukup berperan, tetapi sebenarnya peranannya bisa lebih besar lagi. Dengan menerapkan manajemen pemberitaan yang mengejutkan tentang kecelakaan mudik, media massa akan mendorong pihak-pihak yang terkait untuk membenahi sistem transportasi kita secara sungguh-sungguh.
Saya sempat membaca berita di sebuah kolom yang kecil dengan judul Pemudik Sepeda Motor Ditilang. Saya melihat ada hal yang lain dari berita ini, yaitu ia bisa membuat orang yang tidak terpaksa mudik dengan motor akan mencari jenis kendaraan lain yang lebih aman. Itu hanya sebuah berita kecil di halaman belakang. Jika media massa sudah memprioritaskan berita-berita tentang mudik dengan suasana yang serius dan sedikit mengejutkan sebelum datangnya lebaran, maka kondisinya akan berbeda. Jumlah korban akan semakin kecil, rasa kemanusiaan kita semakin sensitif, pemerintah akan bekerja serius, dan yang paling penting lebaran tak diiringi dengan tragedi.
Selain media massa, seharusnya perusahaan-perusahaan di bidang telekomunikasi sudah mengambil peran sejak lama. Sebab, telepon selular adalah media komunikasi yang merata di tangan rakyat. Informasi dari media komunikasi personal, seperti telepon selular itu, terlihat lebih mendapat perhatian di masyarakat karena kesannya adalah pesan yang bersifat pribadi. Saya pikir memberi informasi secara kontinu lewat s.m.s., misalnya, akan tetap membuat semangat pemudik menjadi terkontrol.
Mengontrol semangat pemudik adalah sangat penting. Ini bisa dilakukan dengan media komunikasi personal seperti ponsel tersebut. Tapi, tanyalah pada diri kita sendiri, apakah Anda itu pribadi atau instansi yang mengelola komunikasi, berapa kali kita melihat layar ponsel yang menyampaikan pesan yang mengejutkan dengan informasi tentang kecelakaan yang baru terjadi. Yang ada di ponsel kita adalah pertanyaan yang menggenjot semangat untuk memulas gas sepeda motor agar lebih cepat lagi, seperti "Jam berapa sampai", Sudah ditunggui ini" atau "Kok lama sekali sampai". Atau paling-paling "Cepat ya, tapi hati-hati". Siapa yang tak terprovokasi untuk terus menyalip-nyalip kenderaan lain apalagi gema takbir sudah terdengar pula.
Jadi, cobalah mengimbanginya dengan informasi yang mengendurkan semangat itu, seperti "Intensitas kenderaan sangat padat. Kecepatan di atas 60 km/jam sangat berisiko". Kalau perlu, "Baru saja ada korban tewas akibat ngebut". Ini jauh lebih baik daripada sekedar menasihati, misalnya. Terus terang saja, menciptakan rasa takut masih sangat dibutuhkan di masyarakat kita. Saya tak bermaksud mengatakan kita perlu menakut-nakuti. Tetapi seringkali informasi yang menakutkan, bila sampai ke tangan pemudik, hanya sekedar mengingatkan saja. Jadi, pas sudah dosis informasinya. Kalau informasinya menasihati, ya sekedar angin lalu saja.
Mengimbangi Bencana
Yang lebih mengejutkan lagi sebenarnya adalah ketidakterkejutan kita atas jumlah korban. Bayangkan, kita sudah kenyang dengan berita tentang jumlah korban bencana alam. Jumlahnya hampir tidak jauh berbeda dengan jumlah korban "bencana" saat mudik, ratusan tewas, luka berat, luka ringan, dan trauma. Bedanya hanya penyebabnya, jumlah korban per kejadian, dan lokasinya yang sporadis.
Saya sebenarnya tak ingin menyebut ini sebagai bencana. Terlalu banyak bencana yang mengancam kita. Alangkah "jahatnya" jika ada "bencana" di hari raya itu. Tapi kembali kepada persoalan dosis informasi, saya ingin mengesankan adanya keterkejutan itu. Dengan terkejut, refleks akan muncul. Meskipun refleks itu di luar rencana, itu masih jauh lebih baik dibanding refleks ketika terjadinya kecelakaan itu, bukan?
Jadi, tetaplah terkejut atas kecelakaan. Jika Tuhan menciptakan sesuatu, pasti ada manfaatnya. Buat apa kita merasa datar-datar saja karena sesuatu itu terjadi bukan pada diri kita. Pemerintah tak usah lagi diharapkan karena politik membuat terlalu banyak kejutan tanpa menimbulkan korban jiwa. ***
Penulis adalah pemerhati sosial. Alumnus STIK "Pembangunan" Medan.
Opini, Analisa Daily Senin 20 Sept 2010

Ribuan Pemudik Bermotor Padati Jalinsum

Senin, 13 September 2010

KOMPAS/YULVIANUS HARJONO

Kapolda Lampung Brigjen Pol Sulistyo Ishak melepas para pemudik bersepeda motor yang akan dikawal kendaraan polisi, Selasa (7/9/2010). Tiga hari menjelang Lebaran, pemudik yang menuju ke arah Lampung masih didominasi sepeda motor.

KISARAN, KOMPAS.com — Jalan lintas Sumatera atau jalinsum dari Kota Medan-Tebing Tinggi menuju Kisaran-Rantau Parapat hingga Kota Pinang perbatasan Provinsi Riau pada H+2 Lebaran dipenuhi puluhan ribu pengendara sepeda motor.

Menurut laporan pada Senin (13/9/2010), puluhan ribu pengendara sepeda motor yang umumnya berboncengan tiga hingga empat orang adalah masyarakat yang melakukan perjalanan arus balik Lebaran.

Badan jalan provinsi yang selama ini cukup padat ramai kendaraan penumpang, seperti bus dan truk, pada hari itu terlihat dipenuhi pengendara sepeda motor, baik yang sendiri-sendiri maupun rombongan yang beriring-iringan.

Akibat padatnya jumlah pengendara sepeda motor, jarak tempuh Medan-Kisaran sepanjang 200 km yang biasanya bisa ditempuh paling lama tiga setengah jam menjadi enam jam.

Kemacetan juga terjadi di beberapa tempat, seperti di Simpang Lima Puluh dengan Perdagangan dan Batubara, kemudian lebih para lagi kemacetan di kawasan Pasar Bengkel dan Sei Rampah. Badan jalan itu dipenuhi pengendara sepeda motor.

Banyak pengendara sepeda motor yang terlihat lelah harus beristirahat di bawah pohon-pohon kelapa sawit dan karet atau di SPBU yang terdapat di sepanjang jalinsum.

Seorang pengemudi bus mini umum yang melayani penumpang dari Medan-Sibolga, Rahman Napitupulu, mengaku jumlah penumpang justru menurun sekitar 35 persen pada Idul Fitri 1431 Hijriah dibanding Lebaran tahun lalu.

"Penurunan jumlah penumpang itu diperkirakan karena banyaknya masyarakat yang mudik Lebaran menggunakan sepeda motor. Itu bisa dilihat sepanjang jalan dari Medan-Pematang Siantar-Tarutung hingga Sibolga," katanya.

Natal dan Tahun Baru, 26 Tewas di Sumut

Jumat, 1 Januari 2010 | KOMPAS Andy Riza Hidayat

MEDAN, KOMPAS.com - Delapan hari Operasi Simpatik Toba di seluruh wilayah Sumatera Utara terdapat 26 orang tewas karena kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas ini umumnya dialami oleh pengendara sepeda motor.

Mereka yang menjadi korban banyak dari kalangan remaja. Mereka tidak bisa mengendalikan diri saat di jalan, tutur Kepala Posko Operasi Simpatik Toba Kepolisian Daerah Sumut Ajun Komisaris Sawangin, Jumat (1/1/2010) di lokasi posko.

Sawangin mengatakan, kecelakaan lalu lintas itu juga menyebabkan 21 orang luka berat dan 28 orang luka ringan. Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas kali ini lebih kecil dibanding kasus yang sama tahun lalu. Tahun lalu selama sepuluh hari (data kali ini baru delapan hari), jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 59 kasus.

Sejak 24 sampai 31 Desember, tuturnya, petugas mencatat 396 bukti pelanggaran (tilang) lalu lintas . Pemberian bukti pelanggaran ini dijatuhkan khusus kepada pengguna jalan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Petugas juga memberikan 427 teguran kepada pelanggar lalu lintas. Mereka yang men dapat teguran di antaranya mengemudikan kendaraan terlalu cepat, tidak membawa kelengkapan surat mengemudi, melawan arus, dan melanggar marka jalan.

Pada umumnya arus lalu lintas lancar. Hanya saja arus yang dari Kota Medan menuju Kabupaten Kato lambat merayap, katanya. Kondisi ini terjadi karena banyak warga yang memanfaatkan hari liburnya ke kawasan itu.

Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumut Ajun Komisaris Sabilul Alif mengatakan pada 1 Januari 2010 ini, sebanyak 300 personel mengamankan jalur dari Medan menuju Kabupaten Karo. Ada sejumlah titik yang berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas di sepanjang ruas ini. Salah satu pemicu kemacetan itu adanya kerusakan jalan di Sembahe dan Bandar Baru, Kabupaten Deli Serdang (ruas jalan antara Medan dan Karo).

"Petugas kepolisian kurang mendapat dukungan dari instansi lain. Padahal dalam rapat koordinasi angkutan Natal dan Tahun Baru, instansi lain mendukung bersama. Kenyataannya, koordinasi di lapangan kurang," katanya.

Kemacetan Medan dekati titik jenuh

Tuesday, 17 November 2009 07:38

WASPADA ONLINE

MEDAN - Kemacetan lalu lintas di kota Medan sudah mendekati titik jenuh kenderaan mencapai 0,7 sampai 0,8. Kondisi ini sudah terjadi di ruas jalan tertentu, antara lain, di ruas Jalan Iskandar Muda dan Jalan Balai Kota.

“Jika persoalan lalu lintas ini tidak ditangani segera, maka 5-10 tahun ke depan, kemacetan mencapai titik jenuh total. Artinya, kendaraan sulit bergerak,” kata analis transportasi dari Universitas Sumatera Utara (USU), Sofyan Asmirza S, tadi malam.

Menurut Sofyan, kemacetan lalu lintas yang telah mengancam masyarakat kota ini disebabkan karena transportasi semakin padat. Sementara prasarana jalan dan dana pembangunan infrastruktur terbatas dari pemerintah. Untuk itu, lanjutnya, harus ada pengaturan yang lebih jelas. Sofyan mengatakan, paling tidak ada lima langkah yang harus dilakukan oleh Pemko Medan. Pertama, harus ada koordinasi sistem angkutan umum Medan Binjai Deliserdang Karo (Mebidangro) yang terintegrasi dan bisa dikendalikan.

Misalnya, perlu dibangun infrastruktur rel kereta api yang menghubungkan daerah-daerah pinggiran kota, sehingga orang yang ingin ke kota tidak harus berduyun-duyun menggunakan kendaraan masuk ke kota, melainkan cukup menggunakan sarana kereta api. Kedua, trayek transportasi umum harus diatur kembali. Kebijakan ini, lanjutnya, sangat berat dilakukan karena tidak hanya berdampak teknis tetapi berdampak sosial. Kebijakan dalam bentuk perampingan trayek ini, ujarnya, sudah pasti mengurangi jumlah angkot dan tenaga kerja.

Begitu pun, katanya, perampingan trayek ini harus dilakukan karena 10 tahun ke depan, kota ini mengalami kemacetan dengan titik jenuh kendaraan yang luar biasa. Untuk itu, lanjutnya, perampingan trayek harus dilakukan 5-10 tahun ke depan.

Beberapa sarana jembatan layang (fly over) yang sudah ada seperti di Amplas, Pulo Brayan dan akan rencananya dibangun di Jalan Jamin Ginting, Pondok Kelapa dan Kampung Lalang, menurut Sofyan, hanya menyelesaikan kemacetan di spot tertentu saja atau fly over hanya menyelesaikan kemacetan di tempat itu. Tidak terintegrasi di lokasi lain.

Ketiga, melakukan pengaturan manajemen waktu dan penggunaan jalan. Misalnya, jam sekolah. Pemko bisa mengatur jam masuk sekolah yang lebih cepat, sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan seperti yang dilakukan di Jakarta. Selain itu, lanjutnya, bisa membuat pengaturan plat mobil yang masuk ke kota pada waktu tertentu.

Keempat, Pemko harus membenahi terminal dan fasilitas yang berkaitan dengan angkutan umum, antara lain, kondisi fisik kendaraan, tempat berhenti maupun menunggu angkot. Kelima, Pemko harus memikirkan persoalan lalu lintas dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Misalnya, dalam pemberian izin mendirikan bangunan seperti membuka lokasi perumahaan dan pertokoan, lanjutnya, Pemko jangan hanya mengeluarkan SIMB tetapi harus memikirkan dampak lalu lintasnya dalam sebuah tata ruang. Kondisi saat ini, katanya, Pemko hanya mengeluarkan SIMB tetapi tidak memikirkan dampak lalu lintas.

Sofyan pengajar di Fakultas Teknik USU mengakui, dari beberapa hal di atas, yang paling mudah dan bisa segera dilakukan adalah poin kelima dan keempat. Paling tidak dapat mengurangi kejenuhan kendaraan menjadi 0,5 pada 10 tahun ke depan.

Penambahan kendaraan tidak terkendali setiap tahun yang tidak sejalan dengan pertumbuhan jalan, hanya nol persen, juga diakui kepala Seksi Angkutan Dishub Medan, Edu Pakpahan. Untuk angkutan umum terjadi kenaikan 11 persen per tahun. Sedangkan penambahan sepeda motor 11,96 dari tahun lalu.

Akibatnya, kota Medan diliputi kemacetan lalu lintas yang semakin parah. Dishub mencatat jumlah angkutan umum tahun 2007 sudah mencapai 1.425.943 unit. Rinciannya, mobil penumpang sebanyak 189.157 unit, gerobak 120.328 unit, bus 12.751 unit. Sementara itu, sepeda motor mencapai 1.103.707 unit ditambah becak bermotor 26.500 unit.(dat02/waspada)

Kapoltabes: Angka kecelakaan didominasi sepeda motor

Sunday, 22 November 2009 08:51

KIKI SAFITRI WASPADA ONLINE

MEDAN – Kepala Kepolisian Kota Besar (Kapoltabes) MS, Kombes Pol Imam Margono, mengatakan, angka kecelakaan di kota Medan didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Hal itu, seiring dengan pertumbuhan kenderaan roda dua itu, sehingga membuat arus lalu lintas menjadi padatnya.

“Kecelakaan itu terjadi pada pemakai sepeda motor, karena kurangnya menjaga keselamatan dan tidak mematuhi aturan lalu lintas,” katanya, pagi ini.

Berbicara pada sosialisasi safety riding, Kapoltabes menyebutkan, berdasarkan catatan kepolisian bahwa setiap tahun 200 nyawa melayang yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas.

" Saat ini berdasarkan laporan data yang ada angka kecelakaan 200 orang meninggal dalam kecelakaan setiap tahunnya dijalan raya,sehingga dalam hal perlu kiranya mematuhi aturan lalu lintas.Tidak hanya itu kelengkapan dalam memakai sepeda motor juga harus ditaati demi keselamatan," paparnya.

Disatu sisi, Kasalantas Poltabes Medan,Kompol Sabilul Alief, mengatakan dengan adanya kegiatan safety riding, agar masyarakat dapat mengerti, dan memahami aturan berkenderaan.

Dikatakan, saat ini banyak yang belum mengetahui peraturan berlalu lintas, serta cara berkenderaan dengan baik, sehingga setiap tahunya terjadi 400 pelanggaran lalu lintas dengan angka kecelakaan 200 orang meninggal.

"Angka ini bisa meningkat untuk itulah dibutuhkan sebuah teroboson dalam mengatasi hal ini.Saat ini Undang-undang yang baru telah ada,dengan titik berat hukuman lebih besar dari Undang-undang sebelumnya,"katanya.

Sedangkan, Arifin Posmadi selaku General Manager CV Indako Trading Co mengatakan, kegiatan "Honda Fiesta" merupakan perayaan produksi motor Honda ke-25 juta di Indonesia dan bentuk rasa terima kasih Honda kepada masyarakat Indonesia sebagai konsumen yang telah memberi kepercayaan kepada Honda selama hampir 40 tahun.

“Semuanya ini tidak terlepas karena di Indonesia, Honda menjadi produsen sepeda motor pertama yang mampu memproduksi motor sebanyak 25 juta unit bahkan juga pertama kali di ASEAN. Hal ini menjadi dasar dan juga sebagai bentuk apresiasi kepada konsumen Honda, khususnya masyarakat Sumatera Utara dalam hal ini Kota Medan,” katanya.
(wol22/wol-mdn)

JALUR SEPEDA Menuju Kultur Hidup Sehat

Bersamaan dengan dibangunnya angkutan umum massal berbasis bus atau bus rapid transit (BRT) Metrobus, Mexico City pun membangun jalur sepeda. Trek sepeda ini dibangun di antara taman, hutan kota, dan pusat-pusat bisnis di kota itu.

Senin, 2 November 2009 |Oleh Pascal Bin Saju
KOMPAS.com - Pada saat naik Metrobús di Mexico City, pekan lalu, dari dalam bus tampak mencolok sebuah jalur khusus bercat merah di tengah jalan raya yang padat kendaraan. Jalur selebar dua meter itu kadang- kadang melintasi median jalan, bahu jalan, taman, bahkan trotoar atau pedestrian. Jalur khusus itu tidak lain adalah jalur sepeda atau bicicleta. Di setiap persimpangan jalur terpasang rambu tanda larang bagi kendaraan lain, kecuali pejalan kaki dan pesepeda. Jalur itu tampak lengang, hanya sesekali beberapa orang bersepeda melintas.

Meski jalan macet, tidak ada satu pun pengendara mobil atau motor menerobos jalur sepeda— sama seperti terhadap jalur Metrobús. Selain dibangun paralel dengan jalan utama, jalur sepeda juga menyeberangi jalan raya yang padat lalu lintasnya atau melintasi tanjakan jembatan. Jalur ini menembus pusat bisnis, perkantoran, permukiman, taman, dan hutan kota. Pemerintah juga menjamin keselamatan pengendara dan penggemar olahraga bersepeda dengan sterilisasi jalur.

Mexico City memiliki sekitar 7,4 kilometer jalur sepeda. Kompas berkesempatan mencoba menikmati kenyamanan jalur sepeda ini dengan mengayuh sejauh lebih kurang lima kilometer melintasi pusat-pusat bisnis, perkantoran, permukiman, taman, dan hutan kota. Jalur sepeda dibangun dengan mengambil ruas jalan yang sebelumnya buat kendaraan bermotor. Ketika sudah menjadi jalur sepeda, di setiap ujung jalur diberi rambu atau penanda bergambar orang sedang berjalan dan sepeda. Artinya, jalur itu dikhususkan bagi pesepeda dan pejalan kaki.

Dhyana Quintanar Solares, Koordinator Strategi Mobilitas Sepeda—berada di bawah Badan Pengendali Lingkungan Hidup Mexico City—mengatakan, pemerintahnya berambisi membangun jalur baru. Pada tahun 2010 akan dibangun tiga jalur baru lagi dengan panjang total 21,2 kilometer. Pemerintah Guadalajara, kota terbesar kedua setelah Mexico City berpenduduk 4 juta orang, memutuskan membangun jalur sepeda paralel dengan Koridor II Macrobus. Pembangunan Koridor II dan jalur sepeda sepanjang 16 kilometer (10 mil darat) dimulai akhir Oktober atau awal November 2009.

Jumlah warga Mexico City yang mengendarai sepeda ke tempat kerja dan sekolah cukup banyak. Menurut Dhyana, pada tahun 2007 ada 100.024 orang per hari atau 1 persen dari total 12,11 juta perjalanan per hari saat itu. Pembangunan jalur sepeda di Mexico City akan dilakukan seiring penambahan koridor baru Metrobús. Guadalajara akan melakukan hal serupa pada saat menambah koridor Macrobús. Tidak cukup membangun BRT dan MRT. Harus ada juga jalur sepeda.

Sejak dibangun hingga sekarang, jalur sepeda di Mexico City memang belum begitu ramai. Dhyana tidak menolak fakta itu. ”Jumlah perjalanan dengan sepeda baru sekitar 100.024 orang per hari. Namun, itu sudah luar biasa. Target kami sebenarnya cukup lima persen saja pada tahun 2012.”

Hari wajib bersepeda

Dia menjelaskan, strategi terbaik meningkatkan mobilitas dengan sepeda ialah membangun infrastrukturnya serta sosialisasi yang kuat pula kepada semua lapisan masyarakat. Bukan sebaliknya, menunggu tumbuhnya jumlah pengguna atau pengendara sepeda.

Guna meningkatkan kembali animo masyarakat menggunakan angkutan yang ramah lingkungan, Pemerintah Mexico City melakukan beberapa langkah strategis. Selain sosialisasi ke sekolah, perguruan tinggi, kantor, dan permukiman, juga penerapan hari wajib bersepeda.

Pada setiap hari Senin pertama setiap bulan, semua pegawai pemerintah, termasuk walikota, wajib bersepeda ke kantor. Selain itu, badan pengendali lingkungan hidup juga mengadakan kegiatan bersepeda setiap hari Sabtu atau Minggu, yakni program muévete en bici dan ciclotón.

Dua program ini pada dasarnya sama, kecuali berbeda dalam hal jarak tempuh. Muévete en bici adalah acara bersepeda yang diwajibkan setiap akhir pekan di distrik kota tua Mexico City (diikuti lebih dari 15.000 orang). Ciclotón dilakukan distrik-distrik lain di seluruh Mexico City.

Selama kegiatan berlangsung (pukul 08.00-14.00), jalan-jalan yang dilalui sepeda tertutup total untuk kendaraan penebar polusi. Bahkan, mulai tahun 2010, semua area kota tua ditutup total untuk kendaraan bermotor. Wilayah itu hanya boleh untuk jalan kaki dan sepeda. Di Bogota, Kompas juga berkesempatan mengikuti hari bersepeda pada hari Minggu.

Tidak sulit membangun jalur sepeda seperti itu. Direktur ITDP Indonesia Milatia Kusuma menyebutkan, kunci utama adalah ada kemauan politik yang kuat dari pemerintah untuk menata kotanya menjadi layak huni atau manusiawi. Mexico City dan Bogota sudah menunjukkan kemampuan itu.

Koordinator Bike to Work (B2W) Jakarta Toto Sugito mengatakan, saatnya Jakarta membangun jalur sepeda. Jalur sepeda tidak memerlukan investasi atau dana yang besar karena bisa menumpang bahu jalan yang ada dengan hanya memberi garis pemisah yang tegas.

”Pembangunan infrastruktur tidak sulit karena jalur sepeda bisa menumpang pedestrian atau cukup mengambil bahu jalan utama yang sudah ada. Kalau belum mau membangun jalur sepeda, paling tidak utamakan tempat parkir atau penitipan sepeda,” kata Toto.

Sama seperti MRT dan BRT, pembangunan jalur sepeda adalah bagian strategi menjadikan Mexico City dan Bogota menuju manusiawi, kota sehat, dan layak huni. Kota seperti itu memiliki karakter antara lain kemudahan bertransportasi bagi warga dan bebas polusi, termasuk dari kendaraan bermotor.

Keseriusan Mexico City dan Bogota membangun jalur sepeda itu juga ditunjukkan sejak perencanaannya yang melibatkan sejumlah perguruan tinggi ternama. Dalam kondisi jalan macet, menurut hasil riset itu, sepeda lebih cepat menempuh suatu jarak yang sama dibandingkan mobil.

Misalnya, untuk menempuh jarak 8 kilometer, pesepeda dapat menembusnya dalam waktu 30 menit dengan kecepatan 16 kilometer per jam. Sebaliknya, pengendara mobil lebih lambat, yakni memerlukan waktu 40 menit tetapi kecepatannya hanya 12 kilometer per jam.
Sumber : Kompas. Senin 2 Nov 2009

McDonalds Langgar Hak Pejalan Kaki

Rabu, 28 Oktober 2009 | KOMPAS Bonivasius Dwi P

PALEMBANG, KOMPAS.com — McDonalds, waralaba internasional yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman siap saji, di Palembang, melakukan praktik pelanggaran peraturan daerah. Pelanggaran itu berupa perusakan fasilitas publik trotoar, penggunaan trotoar menjadi tempat usaha, sekaligus pengabaian terhadap hak pejalan kaki.
Pantauan Kompas, Rabu (28/10), restoran McDonalds yang berada di Jalan Sudirman, salah satu ruas jalan protokol di Kota Palembang, memiliki layanan McStop atau pesanan dari kendaraan. Layanan inilah yang menggunakan trotoar sepanjang sekitar 100 meter.
Nora (35), perawat salah satu RS yang lokasi kerjanya berdekatan dengan restoran tersebut, mengatakan, pada saat ada mobil yang melintas di trotoar tersebut dan pada saat yang bersamaan dia sedang berjalan kaki, langkahnya pasti akan terhalang mobil.
"Kemudian, saya harus turun ke ruas jalan raya. Pernah, suatu kali saya mau ditabrak bus dari belakang. Tolong pemerintah menertibkan layanan ini karena merugikan kami pejalan kaki," katanya.
Pengamat perkotaan Universitas Sriwijaya, Ari Siswanto, mengatakan, pemerintah harus bertindak tegas terhadap masalah tersebut. Jika tidak ada tindakan, kredibilitas pemerintah bisa turun.
"Analoginya, kalau pedagang kaki lima berjualan di trotoar, pasti digusur oleh Satpol PP. Namun, kalau restoran franchise internasional kok tidak diapa-apakan. Mana keadilan sosial bagi rakyat?" katanya.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Edi Nursalam mengatakan, pengelola restoran bisa dipidana karena melakukan pelanggaran perusakan fasilitas publik trotoar. "Jadi, trotoar itu kan dibongkar, lalu dibangun kembali menjadi pendek agar bisa dilewati mobil. Ini kan merusak fasilitas pemerintah sekaligus melanggar hak pejalan kaki," katanya.

Sistem Pengelolaan Transportasi Medan Tertinggal 10-20 Tahun

Medan, (Analisa)

Berdasarkan pengalaman, kondisi lalu lintas dan transportasi di Kota Medan makin memprihatinkan. Bahkan, kota ini jauh tertinggal antara 10-20 tahun dibandingkan dengan kota-kota menengah di Jepang dalam pengelolaan sistem transportasinya.

“Kemacetan banyak yang memprihatinkan dan jumlah titik kemacetan juga bertambah,” kata ahli rekayasa dan manajemen transportasi, Dr Ari Krisna Mawira Tarigan, kepada wartawan di Medan, Sabtu (10/10).

Putra Medan yang kini menjadi peneliti masalah transportasi di Norwegia itu membandingkan antara Medan saat ini dan lima tahun lalu ketika dia berangkat belajar ke Jepang. Kondisi lalu lintasnya sudah jauh berbeda.

Sebagai perbandingan, ruas jalan di daerah Kelurahan Tanjung Sari tidak pernah macet sekitar lima tahun lalu. Namun kini arus lalu lintas di daerah tersebut mulai dilanda kemacetan yang termasuk parah.

Dalam penilaian doktor (PhD) Perekayaan Perilaku Perjalanan Universitas Kyoto, Jepang, ini, faktor utama meningkatnya kemacetan itu adalah tidak seimbangnya antara jumlah kendaraan dan ruas jalan yang ada. Jumlah kendaraan naik cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir, tetapi pertambahan ruas jalan yang ada tidak signifikan.

Menurutnya, pertambahan jumlah kendaraan yang cukup tinggi itu bukan hanya dari angkutan umum dan sepeda motor, tetapi juga kendaraan pribadi.
Di samping faktor ini, factor lain penyebab kemacetan adalah tidak meratanya pusat pertumbuhan ekonomi di ibukota Sumatera Utara (Sumut) ini. Sampai saat ini, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masih berada di inti kota.

“Seharusnya, untuk mengurangi atau mencegah meningkatnya kepadatan lalu lintas di inti kota, maka pusat-pusat pertumbuhan itu didorong ke daerah-daerah pinggiran (suburb),” jelasnya.

Transportasi massal

Menurut Ari yang banyak melakukan penelitian transportasi di negara-negara Asia dan Amerika Latin ini, termasuk persoalan angkot perkotaan di Bandung (Jawa Barat), Pemerintah Kota (Pemko) Medan sudah harus segera mengembangkan moda transportasi massal dalam sistem transportasinya.

“Di banyak negara maju dan berkembang lainnya, moda ini terbukti efektif menekan kemacetan lalu lintas. Moda transportasi itu juga diminati pemilik kendaraan pribadi,” ungkapnya.

Untuk bisa menarik minat pemilik kendaraan pribadi, maka moda transportasi massal, termasuk sejenis busway yang sudah diterapkan di Jakarta, maka faktor keamanan dan kenyamanan. “Jika pemilik kendaraan pribadi bisa mendapatkan kedua hal ini, maka moda transportasi massal akan berkembang di Medan,” katanya optimis.

Untuk jalan keluar jangka pendek, alternatif yang bisa ditempuh di antaranya dengan membuat jalur-jalur khusus bagi setiap jenis kendaraan. Sepeda motor, kendaraan pribadi, angkot dan sepeda harus memiliki jalur masing-masing. “Banyak kota menengah di Jepang menerapkan jalur-jalur khusus ini dan terbukti menekan kemacetan lalu lintas,” katanya.

Kondisi lain yang juga harus menjadi perhatian ialah meningkatkan kesadaran berlalulintas masyarakat. “Selama mental berlalulintas kita belum baik, pasti akan sulit mengatasi persoalan kesemrawutan lalu lintas di kota ini,” katanya. (gas)

Jurus Pemprov DKI Atasi Kemacetan Lalin

Selasa, 6 Oktober 2009

Jakarta, (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi (Pemprov ) DKI Jakarta meluncurkan beberapa strategi baru terkait penanganan masalah kemacetan lalu lintas di Jakarta.

Hal tersebut disampaikan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam rilis yang diterima oleh ANTARA di Jakarta, selasa.

Strategi baru itu terdiri dari pengembangan angkutan umum massal, pembatasan lalu lintas, dan peningkatan kapasitas jaringan.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, dalam siaran pers di Jakarta, senin (5/10) menyatakan bahwa untuk persimpangan jalan yang padat lalu lintasnya, akan dibangun terowongan (underpass) atau jembatan layang (flyover).

"Untuk menambah jaring jalan tidak ada pilihan lain selain membangun jalan bertingkat.", tuturnya.

Strategi pengembangan angkutan umum massal nantinya akan meliputi pembangunan subway sekaligus kereta api bawah tanah (Mass Rapid Transportation /MRT), pengembangan proyek monorail, dan peningkatan pelayanan Bus Rapid Transit (BRT/Busway).

Untuk pembatasan lalu lintas, nantinya akan meliputi pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, Electronic Road Pricing (ERP), pembatasan parkir, fasilitas Park and Ride, dan pengaturan penggunaan jalan.

Sementara itu peningkatan kapasitas jaringan akan mencakup Advanced Traffic Control System (ATCS), pelebaran jalan, pengembangan jaringan jalan, serta pembangunan pedestrian.

Hingga saat ini, terdapat sekitar 5, 8 juta kendaraan di Jakarta dan terjadi pertambahan jumlah kendaraan bermotor baru sebanyak kurang lebih 1.117 kendaraan yang terdiri atas 220 mobil dan 897 motor. Di kawasan JADETABEK (Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi) terdapat kurang lebih 8,7 juta kendaraan dan tiap harinya bertambah 2.027 kendaraan yang terdiri atas 320 mobil dan 1.707 motor.

Padahal, luas jalan di Jakarta hanya sekitar 40,1 km persegi (6,2% dari luas wilayah DKI Jakarta) dengan pertumbuhan panjang jalan 0,01% per tahun.

Penambahan jumlah kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan pertumbuhan luas jalan menyebabkan terjadinya kemacetan di Jakarta. Kemacetan tersebut menimbulkan pemborosan biaya operasional kendaraan sejumlah 17, 2 trilyun rupiah per tahun dan pemborosan energi (Bahan Bakar Minyak/BBM) sejumlah 10 trilyun rupiah per tahun.(*)
Sumber: Antara

Kerugian karena Kemacetan di Jakarta Rp 40 Triliun/Tahun

[JAKARTA, 12-10-2009] Perkiraan kerugian karena kemacetan lalu lintas di Jakarta mencapai Rp 40 triliun setiap tahun. Jakarta membutuhkan pemimpin tegas untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan publik.

"Menurut penelitian Institut Studi Transportasi (Instran) tahun 2003 kerugian akibat kemacetan di Ibukota baru sekitar Rp 6 triliun. Namun, setelah lima tahun berikutnya kerugian karena kemacetan telah mencapai Rp 40 triliun. Angka itu meningkat tajam karena pemerintah belum mampu mengatasi kemacetan di Ibukota," ujar program advisor Instran Achmad Izzul Waro, di Jakarta, baru-baru ini.

Ia menyebutkan, total kerugian itu dapat dibagi menjadi beberapa sektor, seperti kerugian karena bahan bakar, kerugian waktu produktif warga, kerugian pemilik angkutan umum, dan kerugian kesehatan.

Kerugian bahan bakar dihitung dari banyaknya bahan bakar minyak yang terbuang karena kendaraan terjebak kemacetan.

Jumlah kerugian yang paling besar adalah pada sektor kerugian bahan bakar yang nilainya bisa mencapai 40 persen.

Kerugian lainnya adalah sektor kesehatan, seperti stres atau faktor polutan asap yang keluar saat kemacetan dan terhirup oleh warga Ibukota lainnya yang sedang melintas. Sedangkan, kerugian yang diderita pemilik angkutan umum karena berkurangnya jumlah rit yang bisa ditempuh angkutan umum akibat macet.

Belum Dioperasikan
Sementara itu, Direktur Eksekutif Instran, Darmaningtyas menambahkan, koridor busway yang sudah terbanguan sejak dua tahun lalu pun belum dioperasikan.

Sementara itu, anggaran yang dikucurkan untuk membangun Koridor IX dan X mencapai lebih dari Rp 210 miliar dan disia-siakan pemerintah daerah. [H-14]

Dishub Mulai Gelar Razia

14 Angkutan Umum Dikandangkan

[JAKARTA] Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mulai hari ini merazia bus angkutan umum yang tidak laik jalan dan parkir di sembarangan tempat. Penertiban itu dilakukan untuk mewujudkan transportasi umum yang nyaman di Ibukota.

Berdasarkan pantauan SP di lima wilayah Ibukota, baru beberapa jam operasi digelar, sebanyak 14 unit bus kota tidak laik jalan langsung dikandangkan petugas. Dari jumlah angkutan umum yang dikandangkan itu, 8 bus Jakarta Utara dan 4 bus dari Jakarta Barat. Hingga berita ini diturunkan, sejumlah petugas masih memeriksa kelaikan angkutan umum lainnya di sejumlah terminal.

Kabid Operasi Penertiban Dishub DKI Arifin HS mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Satuan Penegakan Hukum (Satgakkum) Polda Metro Jaya. Sebanyak 60 petugas Dishub disebar ke seluruh wilayah untuk melakukan penertiban.

"Penertiban bus yang tidak lain, jalan akan terus digelar untuk mengurangi tingkat polusi udara. Bus yang melanggar akan dikandangkan dan sebelum memenuhi persyaratan tidak diperbolehkan beroperasi," tutur Arifin kepada SP di Jakarta, Senin (12/10) pagi.

Dikatakan, bus yang dirazia akan dicek kondisi badan bus, apakah keropos atau tidak. Kemudian, knalpot yang mengeluarkan asap hitam, ban yang gundul, rem yang tidak pakem, dan kelengkapan kendaraan seperti kaca spion dan lainnya. Penertiban akan terus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak terbatas waktu.

Dikandangkan
Sementara itu di Jakarta Utara, selang beberapa jam dilakukan razia angkutan, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara langsung mengandangkan delapan unit angkutan umum yang terbukti tidak laik jalan. Selain itu, sebagian besar angkutan juga terbukti tidak dilengkapi surat-surat kendaraan.

Menurut Kepala Terminal Tanjung Priok, Ferdi K Wawor, seluruh kendaraan umum yang dikandangkan itu terdiri dari beberapa trayek yang mengarah langsung menuju Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara.

"Sejauh ini, dengan bekerja sama Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara sudah mengandangkan delapan buah angkutan umum yang biasa beroperasi keluar masuk terminal," kata Ferdi K Wawor, ketika dijumpai, Senin pagi.

Selain mengandangkan delapan mobil, dalam razia yang dimulai sejak pukul 07.30 WIB tersebut, pihak terminal dan suku dinas perhubungan juga menilang 10 mobil angkutan yang terbukti melakukan pelanggaran di jalan raya. Beberapa di antaranya juga tertangkap tangan beroperasi tanpa memegang KPS (kartu pengawasan) izin trayek.

Berdasarkan pantauan SP di lokasi, angkutan umum antara lain bus Mayasari Bhakti, Steady Safe, PPD 43, Agung Bhakti, dan angkutan kota KWK.

Sementara itu di Jakarta Barat, berdasarkan pantauan SP hingga pukul 10.00 WIB sedikitnya empat angkutan umum diamankan petugas gabungan dari Sudin Dishub Jakarta Barat, Dishub DKI Jakarta, dan Penegakan Hukum Polda Metro Jaya, serta Satlantas Jakarta Barat.

Kepala Seksi Operasi Sudin Dishub Jakarta Barat, Drs Suyoto mengatakan, selain puluhan petugas yang melakukan razia di sejumlah terminal dan jalan, petugas gabungan juga bergerak menelusuri sepanjang Jalan Kyai Tapa Grogol hingga ke daerah Kota.

"Petugas juga akan bergerak melingkar ke Jalan Daan Mogot," katanya pada SP.

Suyoto mengungkapkan, empat angkutan umum telah ditilang dan dikandangkan ke gudang Dishub di Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Empat angkutan umum yang terkena sanksi adalah bus Steady Safe jurusan Kalideres-Priok, Metromini 83 jurusan Grogol Kapuk, Mikrolet jurusan Grogol-Angke, dan Kopaja 93 jurusan Kalideres-Roxy.

"Razia ini tidak hanya digelar satu hari, tapi akan terus dilakukan sampai kondisi dirasa kondusif," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Terminal Grogol, Basuki mengatakan, kendaraan angkutan penumpang dan barang yang terkena sanksi adalah kendaraan yang tidak laik jalan.

"Secara kasatmata, kendaraan yang tidak laik jalan dapat dilihat dari kondisi badan kendaraan, seperti apakah ada spionnya, wiper, ban apakah gundul, kondisi rem, bodi keropos apa tidak, lampu, asap yang mengepul tebal atau tidak," imbuhnya.

Angkutan umum yang diperiksa, tutur Basuki, tidak sebatas pada bis dan mikrolet, tapi juga KWK, dan taksi. Pada taksi akan diperiksa apakah argonya aktif atau tidak. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa tilang.

"Kalau pelanggarannya agak berat akan diberi sanksi penghentian sementara operasi atau pengandangan. Sanksi terberat berupa pembekuan izin," ujar Basuki.

Razia di Jakpus

Sementara itu di Jakarta Pusat, aparat gabungan Dishub setempat dan Satuan Wilayah (Satwil) Polsek Senen, mengkonsentrasikan razia di Terminal Senen. Razia dilakukan sekitar pukul 10.00 WIB terhadap angkutan umum, baik jenis mikrolet maupun bus kota yang tidak laik jalan.

"Namun, razia yang dilakukan belum optimal sebab kondisi terminal sedang dalam tahap rehabilitasi. Baru besok, Selasa (13/10), kami akan melakukan razia angkutan umum dengan berkeliling, sebab tidak semua angkutan umum, berada di terminal untuk saat ini,"' ujar Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dishub Jakarta Pusat HS Budiyono, kepada SP di Jakarta, Senin.

Menurut Budiyono, angkutan umum yang tidak memiliki surat-surat lengkap, ban gundul, gas pembuangan yang berlebihan, masa uji kendaraan bermotor atau kir, akan ditahan dan diproses secara hukum. Selain itu, pengemudi nakal juga akan dikenakan sanksi dan ancaman hukuman pidana.

Setelah dikenakan sanksi, pengemudi dapat kembali mengambil angkutan umumnya. Tentunya setelah melakukan uji emisi ulang dan melengkapi surat-surat sesuai ketentuan.

"Kami tidak mau mengambil risiko dan membahayakan pengguna angkutan umum atas kendaraan yang tidak laik jalan. Untuk itu, semua angkutan umum yang ditahan harus melengkapi ketentuan agar dapat beroperasi kembali," tambahnya.[FLS/H-14/Y-7/Y-6]
Sumber: Suara Pembarauan.com

Apakah Kita Sudah Layak dan Pantas Berkendara di Jalan raya?

Selamat berlalulintas, itu keberuntungan???
Sebuah pernyataan yang terkesan sombong, angkuh dan merasa hebat serta pintar ? Tergantung darimana kita mengambil benang merahnya. Kita mungkin sepakat bahwa akhir-akhir ini cukup was-was berkendara di belantara kota. Was-was kenapa? Setiap detik kita selalu dibuat jantungan dan bermain di area berbahaya. Lolos adalah sebuah keberuntungan. Dan keberuntungan itu saya dapatkan setiap hari. Gila.

Apa ada yang salah dengan sistem lalu lintas kita? Bisa ya bisa tidak. Argumentasi berkeliaran menyinggung bobroknya pengaturan lalu lintas, infrastruktur hingga soal mental pengguna jalan. Saya paling menaruh perhatian kepada banyaknya jumlah Surat Ijin Mengemudi yang lolos dari pihak berwajib untuk dikantungi para pengendara amatiran. Bukan berarti saya profesional. Tapi tentu tidak juga amatir.

Apakah kita adalah korban sistem kemudahan mendapatkan SIM. Cukup membayar sekian ratus tanpa harus antri. Antri pun sebenarnya ada di kondisi yang sama. Prosedur dan tes tidak murni diterapkan lengkap. Tapi kemudahan mendapatkan SIM saya anulir dengan terus menambah pengetahuan berkendara dan ber lalulintas. Saya rasa ini lebih dari cukup untuk mempertanggung jawabkan kita, karena menempatkan diri sebagai korban produksi SIM.
Berapa banyak dari pemohon SIM yang selepas pulang mau meluangkan waktu membaca literatur berkendara, baik soal skill maupun peningkatan pemahaman UU Lalin. Pasti tidak banyak. Beruntung saya bukan pemilik SIM yang asal punya. Saya meluangkan waktu mendapatkan ilmu baru. Saya meluangkan waktu memperbaiki diri.

Tapi ada semacam pemikiran terlintas, sepertinya ada yang ‘missed’ dalam kampanye Safety Ride. Ketika gelontoran artikel masuk ke sistem web atau email atau mailing list maka kita langsung berpendapat bahwa setiap pembaca pasti sudah punya pemahaman yang cukup. Pembaca bukanlah pengguna jalan raya amatiran. Mereka semua sanggup jadi panutan. Lalu bagaimana dengan para pengguna jalan raya yang ‘lolos’ dari kampanye yang banyak diumbar di media maupun internet?
Jika kita mau bisa saja kita menjadi pengendara yang hebat, penuh sopan santun dengan skill yang mumpuni. Tapi yang terlihat adalah NOL BESAR. Berapa banyak dari pengguna jalan yang menghargai helm, yang mau menengok sekilas saat berubah arah, yang lebih memilih mendahului daripada menyalip, yang memutuskan berhenti saat lampu lalin berwarna merah ? Persentase nya bisa 1:20 jika dihitung jumlah kendaraan yang ada di belakang garis putih.

APAKAH KITA MERASA PANTAS DAN LAYAK JADI PENGGUNA JALAN?
Saya merasa menjadi pribadi yang menuju sosok yang layak meski harus banyak melakukan perubahan. Di setiap persimpangan saja kita enggan menurunkan gas dan lebih memilih bermain di bibir kendaraan lain lalu kita anggap itu suatu tindakan pantas dan layak dan berpengetahuan sebagai pengguna jalan raya. Lihat lagi Surat Ijin Mengemudi, renungkan apa kita masih layak dan pantas berkendara di jalan raya. Kita sudah di ijinkan berkendara tapi bukan berarti jalan raya menjadi milik kita.
TIDAK USAH BERKENDERAAN DI JALAN RAYA…. JIKA TIDAK TAU ATURANNYA!!
(Aug 27, 2009)

DILEMA SUPIR ANGKOT

Thursday, 01 October 2009

Ragam - Features

Waspada Online ANUM SASKIA

Penertiban para pengguna jalan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas, terutama larangan untuk berhenti di tempat yang ditentukan, khususnya persimpangan jalan terus digalakkan polisi lalu lintas. Akibatnya, mereka yang tidak mematuhi peraturan akan ditindak dan ditilang. Peraturan ini turut memberikan imbas kepada para supir angkutan yang harus diabaikan penumpang karena tidak bisa berhenti di sembarang tempat. Celakanya lagi, mereka yang menjadi supir serap (pengganti) tidak membawa serta kelengkapan surat-surat angkutan, bahkan ada yang super nekad tidak memiliki SIM, tetapi harus membawa angkutan karena mereka tidak punya pekerjaan.

Seperti pengakuan Basri, pengemudi angkutan Batang Kuis-Olympia, Selasa (29/9). Aksi penertiban lalu lintas di berbagai persimpangan oleh kepolisian, seringkali membuat para pengemudi repot. Pasalnya, para penumpang umumnya menunggu angkutan tepat di persimpangan. Misalkan, simpang Jalan Thamrin. Jika supir angkot tidak berhenti, secara otomatis penumpang akan naik ke kenderaan lain. Hal ini jelas membuat mereka kehilangan penumpang, sebab jumlah angkutan untuk tujuan yang sama begitu banyak saat ini.

"Kalau tidak dapat penumpang mana dapat setoran,melanggar peraturan lebih parah lagi, pasti kena tilang. Taula kalau sudah ditilang,urusannya jadi panjang," kata Basri sembari menyarankan semestinya para penumpang juga diberitahukan agar tidak ngantre di jalan sembarangan, sehingga angkutan berhenti pada jalurnya.

Supir angkutan lainnya menyebutkan namanya Rahmat. Ia adalah supir pengganti angkutan umum jurusan Bilal-Pinang Baris. Ayah dua anak yang mengaku tinggal di Namorambe ini mengaku harus berani jadi supir pengganti sekalipun tidak punya SIM. Pasalnya, dia belum bisa mengurus SIM karena uangnya belum cukup.

"Sudah dikumpul sedikit demi sedikit, eh, belum cukup Rp 100.000, harus pula bawa anak-anak ke dokter karena sakit. Habislah, penghasilan selama seminggu jadi supir serap.

Disebutkan, tidak mempunyai SIM seringkali membuat dia jadi gugup saat mengemudi. Tetapi diapun tidak bisa berbuat banyak, karena penghasilan yang dia dapat sangat terbatas. Sehari terkadang hanya Rp20.000, uang itu diberikan kepada isterinya untuk biaya hidup.

Rahmat menambahkan, ramainya razia dan penertiban pengguna jalan saat ini memberikan imbas juga kepada para supir. Pasalnya, para penumpang ada yang mau menunggu di tempat yang diperbolehkan ada juga yang tidak mau. Akhirnya, para pengemudi angkutan tida perduli lagi. Di mana penumpang berdiri, mereka langsung berhenti dan menawarkan penumpang untuk naik ke angkutannya.

"Saya barusan kena tilang. Habisnya penumpang berdiri tepat ditikungan jalan, sedangkan di belakang saya angkutan yang sama telah dekat. Kalau angkutan tidak saya hentikan, pastilah dia naik keangkutan yang di belakang. Makanya, saya nekad berhenti. Eh, di depan ada pak polisi, langsung saya distop dan dicaci maki. Tapi saya diam saja sembari menunjukkan surat-surat kenderaan. Tapi tetap kena tilang karena melanggar peraturan," kata Rahmat yang mengaku harus meminjam uang kepada temannya untuk urusan tilang ini.

(dat01/waspada)

Titik Kemacetan di Medan Meluas

SumutPos Online Tuesday, 29 September 2009

MEDAN-Minimnya penambahan volume jalan baru di Kota Medan, membuat semakin banyak ruas jalan yang menjadi langganan macet. Dalam pantauan Sumut Pos selama sehari, kemarin (28/9), ruas jalan yang macet itu meliputi Jalan Mojopahit, Jalan Thamrin, Jalan Sutomo, jalan Glugur By Pass, Jalan AH Nasution, Simpang Aksara, dan sepanjang Jalan Prof Dr HM Yamin. Lampu lalu lintas (traffic lights) yang sering padam dan tak di-setting sesuai tingkat kepadatan volume kendaraan di ruas jalan tertentu juga turut menyumbang kemacetan panjang.

Di ruas Jalan Pandu dan Krakatau, misalnya, kemacetan terjadi akibat traffic lights yang tidak berfungsi. Alhasil pengguna jalan saling berebut untuk maju lebih dulu. Begitu pula kemacetan di ruas Jalan Mojopahit dan Jalan Thamrin yang disebabkan membludaknya penjemput anak-anak sekolah. Di Simpang Aksara, Simpang Glugur, dan Jalan Pancing, pangkal kemacetan justru berawal dari ketidakpatuhan pengemudi angkutan yang mengambil penumpang sembarangan. Nyaris di setiap titik kemacetan tersebut tidak ada petugas Satlantas yang berusaha menertibkan pengguna jalan yang telanjur terjebak kesemrawutan.

Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaur Ops) Sat Lantas Poltabes Medan, Iptu Imam mengakui mulai meluasnya ruas jalan rawan macet di Medan. Dia menambahkan kawasan Pasar Sore di Padang Bulan juga mulai macet seperti halnya Pasar Simpang Limun di Jalan Sisingamangaraja. “Kalau tidak ada polisi yang mengatur tentunya parah. Kami akan evaluasi dalam waktu dekat,’’ ujar Imam.
Sementara itu, meskipun ruas jalan yang terserang macet semakin luas, namun belum ada inisiatif Pemko Medan untuk menciptakan jalan-jalan alternatif untuk mengurai kemacetan. Akibatnya, para pengguna jalan terpaksa bertahan melewati jalan-jalan protokol di tengah kota yang rawan macet, terutama saat jam-jam pulang kantor.

Menurut anggota DPRD Kota Medan, CP Nainggolan, jumlah kendaraan roda dua maupun roda empat terus mengalami penambahan di Kota Medan, sedangkan keinginan masyarakat menaiki kendaraan umum minim sekali. ‘’Jadi jangan heran setiap hari di Kota Medan ini makin sering terjadi kemacetan lalu lintas,’’ jelasnya.

Dia berharap Pemko segera memikirkan jalan alternatif yang bisa menembus antar titik. ‘’Jalan pintas atau jalan alternatif itu harus segera dipikirkan. Kalau tidak jalan-jalan di inti kota akan menjadi biang macet total seperti halnya jalan-jalan protokol di Jakarta,’’ tukasnya. (mag-7)

Keyword: kemacetan, lalu lintas, medan

Pajak Progresif Atasi Macet

Thursday, 03 September 2009

JAKARTA (Seputar Indonesia) – Pemprov DKI Jakarta didesak menerapkan pajak progresif bagi kendaraan bermotor.Kebijakan tersebut untuk mengatasi kemacetan di Jakarta yang semakin parah.

Peneliti Lembaga Pendidikan Ekonomi Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Nuzul Achjar mengatakan, langkah yang tepat untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah menaikkan pajak progresif bagi kendaraan bermotor. Dengan demikian, hanya orangorang tertentu yang dapat memiliki kendaraan bermotor. Menurut Nuzul, perlu ada keberanian dari pemerintah pusat dan kota untuk menerapkan kebijakan ini.

”Pajak yang dihasilkan digunakan untuk mempercepat pembangunan public transport,” kata Nuzul Achjar kemarin. Nuzul mengakui, tidak mudah menerapkan kebijakan lain mengingat banyaknya kepentingan yang memengaruhi pemerintah. Karena itu,keberanian pemerintah pusat maupun kota untuk menerapkan pajak progresif diperlukan. Agar kebijakan tersebut berjalan efektif, perlu ada kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah daerah lainnya.

Dia menilai, kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk mengikis kemacetan melalui berbagai cara seperti memajukan jam masuk sekolah dan kantor,threeinone,danbusway hanya bersifat sementara. Apalagi pengoperasian waterway yang terhenti karena masih bergantung volume air dan pembangunan monorel yang terhenti memperparah kemacetan di Jakarta mengingat tiang fondasi yang telah berdiri dibiarkan terbengkalai. ”Penambahan ruas jalan tidak akan pernah equilibrium dengan permintaan pemakaian jalan,”jelasnya.

Selama ini,kata Nuzul,pertumbuhan jalan relatif tetap yakni 0,1% per tahun,sementara pertumbuhan kendaraan rata-rata mencapai 11% per tahun.Berdasarkan data,saat ini tercatat 9.529.265 unit kendaraan yang beroperasi. Sementara itu, Jakarta yang memiliki luas wilayah 650 km2 hanya mempunyai panjang jalan termasuk jalan layang maupun jalan tol sekitar 7.650 km dengan luas 40,1 km atau 6,28% dari luas wilayah Jakarta.

Ini tidak seimbang sebab di negara-negara maju sarana jalan mencapai 20% dari total wilayah. ”Jika tidak segera ditangani, akan terjadi stagnasi,” paparnya. Hasil studi yang dilakukan Japan International Cooperation Agency (JICA) serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan, jika pada 2020 tidak ada perbaikan yang dilakukan pada sistem transportasi Jabodetabek,akan menimbulkan kerugian ekonomi sebesar Rp28,1 triliun.

Sedangkan dari segi waktu mencapai Rp36,9 triliun. Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menjelaskan, selain menaikkan pajak progresif,upaya lain untuk mengatasi kemacetan adalah menaikkan tarif tol dan parkir. Apalagi, mobilitas di Jakarta 70% adalah pemilik kendaraan pribadi. Selama ini, kata dia, pengelolaan tol dan parkir di Jakarta hanya dinikmati oleh pihak swasta. Ada bagian yang dikelola pemerintah untuk kepentingan pembangunan publik transportasi.

Dengan begitu, ada pilihan bagi mereka yang ingin beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Tulus menilai, pembangunan flyover maupun enam ruas tol dalam kota bukan solusi, melainkan membuka peluang untuk menambah pertumbuhan kendaraan pribadi.” Tidak perlu membangun jalan lagi, langkah itu justru memberikan stimulus bagi masyarakat memiliki kendaraan pribadi,” tandasnya. (sucipto)

Petaka Transportasi

Editorial Media Indonesia / Jumat, 7 Agustus 2009 07:26 WIB

SEKTOR transportasi publik menjadi sindrom yang paling menakutkan di negeri ini. Sebabnya tidak lain nyawa manusia seperti tidak punya harga. Petaka demi petaka yang menelan korban jiwa selalu saja terjadi.

Tabrakan antara KRL Pakuan Express dan KRL ekonomi di Tanah Sereal, Bogor, Selasa (4/8), yang menewaskan satu orang dan melukai puluhan orang, hanyalah sebuah contoh yang memperlihatkan betapa sektor transportasi publik belum bisa memberikan jaminan keamanan dan keselamatan.

Faktor keselamatan dan keamanan tidak cuma menjadi barang mewah di sektor perkeretaapian. Sektor angkutan lainnya pun idem dito. Insiden tabrakan kereta di Bogor itu terjadi hanya berselang tiga hari setelah jatuhnya pesawat Merpati di Papua.

Namun, pembunuh terbesar tetap di jalan raya. Paling tidak sekitar 25 orang tewas setiap hari akibat kecelakaan lalu lintas.

Tren di dunia menunjukkan kecelakaan di jalan merupakan pembunuh terbesar ketiga, bahkan lebih besar daripada korban perang.

Di negeri ini, kecelakaan di jalan telah menjadi pembunuh nomor satu. Karena itu, sudah sepantasnya korban tewas akibat kecelakaan dipandang sebagai sebuah bencana.

Sama dengan bencana penyakit atau bencana alam. Dari berbagai kecelakaan angkutan publik baik di darat, laut, maupun udara, dua faktor selalu dituding sebagai biang keroknya. Yakni human error dan engine error.

Padahal, secara makro, petaka demi petaka menunjukkan ada yang tidak beres dalam pembangunan dan pengelolaan sektor transportasi publik.

Penanganannya belum terintegrasi, masih sektoral. Selama ini, pembangunan sektor transportasi publik baru sebatas mengutamakan infrastruktur. Jalan, tol, pelabuhan, bandara, dibuat di sejumlah tempat. Namun, pembangunannya terkesan berjalan sendiri-sendiri, tidak integral. Yang justru terabaikan adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Padahal, pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDM bak dua sisi uang logam, tidak terpisahkan.

Itu sebabnya, hingga kini belum terbentuk SDM yang andal di tingkat operator moda transportasi, yang tidak hanya memahami persoalan teknis, tapi juga menyangkut ketertiban dan kedisiplinan serta paham betul arti keselamatan.

Contoh paling nyata dan mencolok ada di transportasi massal untuk kalangan bawah, yang kerap disediakan ala kadarnya.

Mengapa? Karena dianggap penumpang bukan raja, melainkan hanya kelompok orang yang sangat membutuhkan jasa angkutan sehingga dapat diperlakukan seperti barang.
Mereka dijejal sedemikian rupa meski kapasitas beban telah terlampaui.

Kondisi itu yang membuat angkutan tersebut sangat rentan terhadap risiko kecelakaan.
Sejauh ini, keselamatan publik memang belum mendapat prioritas utama, khususnya dalam manajemen pengelolaan transportasi publik.

Nyawa yang hilang percuma semestinya menggugah kesadaran baik pemerintah, operator moda transportasi, dan masyarakat.

Regulasi yang lebih baik, pengaturan serta kerja sama dengan berbagai pihak termasuk swasta dalam membenahi transportasi publik yang lebih memberikan perlindungan, merupakan hal penting yang harus dilakukan pemerintah.

Faktor keselamatan penumpang merupakan indikator yang paling gampang untuk melihat seberapa maju dan beradab sebuah bangsa dan negara. Dari sudut pandang itu, negeri ini masih jauh dari membanggakan.

Kinerja Dishub dinilai mengecewakan

Wednesday, 22 July 2009 02:27
WASPADA ONLINE MEDAN

Sejumlah anggota DPRDSU menilai kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Pemprovsu sangat mengecewakan dan gagal menjalankan tugas sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi).

Bahkan, akibat jeleknya kinerja dinas tersebut, jalan di sejumlah daerah di Sumut, rusak karena truk-truk yang kelebihan muatan bebas melintas.Anggota DPRD Sumut Fraksi PDI Perjuangan, Isrok Anshari Siregar, di Medan, tadi malam, mengatakan, berdasarkan kunjungan kerja yang dilakukannya bersama tim DPRD Sumut dari Dapem VI (Tapsel, Madina, Palas dan Kabupaten Paluta serta Kota Padang Sidempuan), mereka mendapati banyak jalan rusak karena dilintasi truk kelebihan muatan.Hal itu, kata Isrok, terjadi karena fungsi pengawasan Dishub terhadap kenderaan angkutan barang pada UPPKB Jembatan Timbang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kendaraan yang lewat melebihi 40-60 ton, sama sekali tidak dibongkar sesuai Perda Sumut.

Isrok Anshari menyebut contoh jalan negara dan jalan provinsi sepanjang kurang lebih 70 kilometer dari Pall XI ke Aek Godang-Gunung Tua hingga batas Kabupaten Labuhan Batu yang rusak parah karena setiap hari dilewati truk-truk kelebihan tonase.“Bahkan ketika kita mendatangi jembatan timbang di Pall XI. Layar LCD pengukur muatan langsung mati ketika sebuah truk besar memasuki jembatan timbang. Seorang petugas di sana mengakui LCD itu mati karena tak mampu lagi mencatat muatan truk yang berlebih,” jelasnya.Bahkan, kata Isrok, banyak jalan-jalan yang baru selesai dibangun namun keadaannya sudah 'kupak-kapik'. Contoh nyata jalan di areal hutan Nabundong di Paluta yang hancur total, padahal baru selesai dibangun tahun 2007.

Selain lemah dalam bidang pengwasan, kata Isrok, Dishub juga tidak becus menangani proyek-proyek APBD tahun anggaran 2008. Bahkan, ketika tim DPRDSU Dapem VI hendak meninjau sejumlah proyek, tidak seorang pun pegawai Dishub yang berani mendampingi tim. “Ada lima proyek APBD Sumut yang mau kita tinjau di situ, namun batal karena tidak ada yang mendampingi. Kita menduga ada yang tidak beres dengan proyek-proyek itu,” kata Isrok Anshari.

Kondisi serupa juga disampaikan anggota DPRDSU dari Dapil X Tanah Karo, Edison Sianturi yang mengatakan banyak jalan negara yang menghubungkan dengan dengan kabupaten sekitar dan Aceh yang hancur karena banyaknya truk kelebihan muatan yang melintas.“Seharusnya itu tugas Dishub untuk mengawasi kendaraan yang melintasi melewati tonase,” katanya.(dat02/waspada)

Sopir Angkot Minta Bus Sekolah Gratis Dihentikan

Protes ke Walikota dan DPRD Tebingtinggi
Sopir Angkot Minta Bus Sekolah Gratis Dihentikan

Daerah 16-07-2009
*ali yustono

MedanBisnis Online – Tebingtinggi
Puluhan sopir angkutan kota (angkot) di Tebingtinggi melakukan aksi mogok di depan Kantor Walikota dan DPRD Tebingtinggi di Jalan Sutomo, Rabu (15/7). Mereka menuntut dihentikannya pengoperasian dua bus sekolah gratis, yang diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu.

Aksi yang dikawal puluhan polisi itu berlangsung tertib. Sejumlah utusan pengunjuk rasa diterima Wakil Ketua DPRD Jhoni Sinaga serta beberapa orang anggota DPRD, termasuk Pahala Sitorus (Golkar), H Abdul Malik Nasution (PBR), Zulfikar (PKS), H Hasnan Lubis (PAN), Ketua Organda Murli Purba, serta Sopar Manalu mewakili Kadis Perhubungan dan Polresta Tebingtinggi.

Dalam pertemuan tersebut, para sopir menyampaikan agar DPRD menghentikan bus siswa yang dioperasikan Dinas Pendidikan. “Dengan beroperasinya bus siswa tersebut sangat merugikan kami karena mengurangi pendapatan akibat siswa tidak ada lagi naik angkot,” jelas sopir TTB O Sinaga.

Jadi, angkutan yang dioperasikan Dinas Pendidikan untuk mengangkut anak sekolah tersebut dianggap sebagai ancaman terhadap angkot yang ada di Kota Tebingtinggi. Selain itu, kata perwakilan sopir tersebut, beca bermotor (betor) plat hitam juga sangat merugikan terhadap angkutan kota.

Anggota DPRD Ir Pahala Sitorus menyampaikan, bahwa dua unit angkutan bus siswa yang dikeluhkan para sopir merupakan bantuan pemerintah pusat melalui Departemen Perhubungan, untuk membantu pendidikan di Kota Tebingtinggi.
“Itu merupakan bantuan dari pusat dan Departemen Perhubungan telah membuat MoU dengan Walikota bahwa bus tersebut hanya dapat dipergunakan untuk mengangkut siswa dari keluarga tak mampu secara gratis. Jadi tak mungkin dihentikan karena akan berdampak buruk terhadap Kota Tebingtinggi,” jelas Pahala Sitorus.

Walaupun begitu, diakui bahwa penggunaan bus itu belum disosialisasikan termasuk kemana saja trayeknya dan siswa yang mana harus diangkut. ”Masalah ini akan dibahas DPRD pekan depan dengan mengundang instansi terkait,” sebut Joni Sinaga.
Sementara Ketua Organda Murli Purba didampingi wakilnya Sopar Manalu menyebutkan bahwa DPRD juga harus mempertanyakan kepada eksekutif anggaran pemeliharaan dan operasional bus siswa tersebut, karena jelas itu merupakan bantuan pusat untuk mengangkut siswa secara gratis.

“Organda sepenuhnya mendukung bus siswa gratis tersebut, namun sebaiknya ada koordinasi dan Pemko harus mengatur rute mana saja yang harus dilalui. Bus siswa gratis itu sebaiknya masuk ke rute yang tidak ada angkot. Dishub sepertinya telah melecehkan kami tanpa pernah ada koordinasi untuk mengoperasikan bus siswa itu,” jelas Murli.