Tuesday, July 28, 2009

Kinerja Dishub dinilai mengecewakan

Wednesday, 22 July 2009 02:27
WASPADA ONLINE MEDAN

Sejumlah anggota DPRDSU menilai kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Pemprovsu sangat mengecewakan dan gagal menjalankan tugas sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi).
Bahkan, akibat jeleknya kinerja dinas tersebut, jalan di sejumlah daerah di Sumut, rusak karena truk-truk yang kelebihan muatan bebas melintas.Anggota DPRD Sumut Fraksi PDI Perjuangan, Isrok Anshari Siregar, di Medan, tadi malam, mengatakan, berdasarkan kunjungan kerja yang dilakukannya bersama tim DPRD Sumut dari Dapem VI (Tapsel, Madina, Palas dan Kabupaten Paluta serta Kota Padang Sidempuan), mereka mendapati banyak jalan rusak karena dilintasi truk kelebihan muatan.Hal itu, kata Isrok, terjadi karena fungsi pengawasan Dishub terhadap kenderaan angkutan barang pada UPPKB Jembatan Timbang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kendaraan yang lewat melebihi 40-60 ton, sama sekali tidak dibongkar sesuai Perda Sumut.
Isrok Anshari menyebut contoh jalan negara dan jalan provinsi sepanjang kurang lebih 70 kilometer dari Pall XI ke Aek Godang-Gunung Tua hingga batas Kabupaten Labuhan Batu yang rusak parah karena setiap hari dilewati truk-truk kelebihan tonase.“Bahkan ketika kita mendatangi jembatan timbang di Pall XI. Layar LCD pengukur muatan langsung mati ketika sebuah truk besar memasuki jembatan timbang. Seorang petugas di sana mengakui LCD itu mati karena tak mampu lagi mencatat muatan truk yang berlebih,” jelasnya.Bahkan, kata Isrok, banyak jalan-jalan yang baru selesai dibangun namun keadaannya sudah 'kupak-kapik'. Contoh nyata jalan di areal hutan Nabundong di Paluta yang hancur total, padahal baru selesai dibangun tahun 2007.
Selain lemah dalam bidang pengwasan, kata Isrok, Dishub juga tidak becus menangani proyek-proyek APBD tahun anggaran 2008. Bahkan, ketika tim DPRDSU Dapem VI hendak meninjau sejumlah proyek, tidak seorang pun pegawai Dishub yang berani mendampingi tim. “Ada lima proyek APBD Sumut yang mau kita tinjau di situ, namun batal karena tidak ada yang mendampingi. Kita menduga ada yang tidak beres dengan proyek-proyek itu,” kata Isrok Anshari.
Kondisi serupa juga disampaikan anggota DPRDSU dari Dapil X Tanah Karo, Edison Sianturi yang mengatakan banyak jalan negara yang menghubungkan dengan dengan kabupaten sekitar dan Aceh yang hancur karena banyaknya truk kelebihan muatan yang melintas.“Seharusnya itu tugas Dishub untuk mengawasi kendaraan yang melintasi melewati tonase,” katanya.(dat02/waspada)

Friday, July 17, 2009

Sopir Angkot Minta Bus Sekolah Gratis Dihentikan

Protes ke Walikota dan DPRD Tebingtinggi
Sopir Angkot Minta Bus Sekolah Gratis Dihentikan

Daerah 16-07-2009
*ali yustono

MedanBisnis Online – Tebingtinggi
Puluhan sopir angkutan kota (angkot) di Tebingtinggi melakukan aksi mogok di depan Kantor Walikota dan DPRD Tebingtinggi di Jalan Sutomo, Rabu (15/7). Mereka menuntut dihentikannya pengoperasian dua bus sekolah gratis, yang diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu.
Aksi yang dikawal puluhan polisi itu berlangsung tertib. Sejumlah utusan pengunjuk rasa diterima Wakil Ketua DPRD Jhoni Sinaga serta beberapa orang anggota DPRD, termasuk Pahala Sitorus (Golkar), H Abdul Malik Nasution (PBR), Zulfikar (PKS), H Hasnan Lubis (PAN), Ketua Organda Murli Purba, serta Sopar Manalu mewakili Kadis Perhubungan dan Polresta Tebingtinggi.
Dalam pertemuan tersebut, para sopir menyampaikan agar DPRD menghentikan bus siswa yang dioperasikan Dinas Pendidikan. “Dengan beroperasinya bus siswa tersebut sangat merugikan kami karena mengurangi pendapatan akibat siswa tidak ada lagi naik angkot,” jelas sopir TTB O Sinaga.
Jadi, angkutan yang dioperasikan Dinas Pendidikan untuk mengangkut anak sekolah tersebut dianggap sebagai ancaman terhadap angkot yang ada di Kota Tebingtinggi. Selain itu, kata perwakilan sopir tersebut, beca bermotor (betor) plat hitam juga sangat merugikan terhadap angkutan kota.
Anggota DPRD Ir Pahala Sitorus menyampaikan, bahwa dua unit angkutan bus siswa yang dikeluhkan para sopir merupakan bantuan pemerintah pusat melalui Departemen Perhubungan, untuk membantu pendidikan di Kota Tebingtinggi.
“Itu merupakan bantuan dari pusat dan Departemen Perhubungan telah membuat MoU dengan Walikota bahwa bus tersebut hanya dapat dipergunakan untuk mengangkut siswa dari keluarga tak mampu secara gratis. Jadi tak mungkin dihentikan karena akan berdampak buruk terhadap Kota Tebingtinggi,” jelas Pahala Sitorus.
Walaupun begitu, diakui bahwa penggunaan bus itu belum disosialisasikan termasuk kemana saja trayeknya dan siswa yang mana harus diangkut. ”Masalah ini akan dibahas DPRD pekan depan dengan mengundang instansi terkait,” sebut Joni Sinaga.
Sementara Ketua Organda Murli Purba didampingi wakilnya Sopar Manalu menyebutkan bahwa DPRD juga harus mempertanyakan kepada eksekutif anggaran pemeliharaan dan operasional bus siswa tersebut, karena jelas itu merupakan bantuan pusat untuk mengangkut siswa secara gratis.
“Organda sepenuhnya mendukung bus siswa gratis tersebut, namun sebaiknya ada koordinasi dan Pemko harus mengatur rute mana saja yang harus dilalui. Bus siswa gratis itu sebaiknya masuk ke rute yang tidak ada angkot. Dishub sepertinya telah melecehkan kami tanpa pernah ada koordinasi untuk mengoperasikan bus siswa itu,” jelas Murli.